Pengertian Hukum Perdata Atau Sering disebut Hukum Sipil

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum, berfokus pada kepentingan pribadi dan hak-hak individu dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk kontrak, warisan, dan tanggung jawab hukum. 

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata, atau sering disebut hukum sipil, adalah seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda *‘Burgerlijk Recht’*, yang berarti hukum sipil. Hukum perdata mencakup pengaturan mengenai hubungan antara individu, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat luas.

Klasifikasi Hukum Perdata di Indonesia

1. Hukum Perdata Adat Mengatur hubungan individu dalam masyarakat adat. 
2. Ketentuan ini umumnya tidak tertulis dan berlaku turun temurun.
3. Hukum Perdata Eropa: Merupakan ketentuan yang mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan orang-orang Eropa.
4. Hukum Perdata Nasional: Hasil produk hukum nasional, termasuk hukum perkawinan dan hukum agraria.
5. Hukum Perdata Internasional: Mengatur hubungan hukum yang melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda.

Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia memiliki akar sejarah yang dalam, berasal dari hukum Romawi dan berkembang melalui pengaruh hukum Perancis. Pada masa pemerintahan Louis XV, hukum ini disatukan dalam Code Civil Des Francais pada tahun 1804, yang kemudian dikenal sebagai Code Napoleon. Setelah Belanda menjajah Indonesia, hukum perdata Belanda diterapkan di Indonesia sejak tahun 1848.

Contoh Kasus Hukum Perdata

Kasus pencemaran lingkungan oleh PT Indorayon yang berdampak negatif pada masyarakat sekitar.. Kasus utang piutang yang dapat berujung pada wanprestasi dan tuntutan hukum. Sengketa kepemilikan barang dan masalah warisan yang sering muncul dalam praktik hukum perdata.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum:

• Adanya perbuatan yang dilakukan.
• Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
• Terdapat kesalahan dari pelaku.
• Terjadi kerugian pada pihak korban.
• Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dialami.